Anggaran minim, dana pelatihan hanya cover 1% penganggur

Sukoharjo (Espos). Pelatihan untuk memberdayakan para pengangguran melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) hanya mampu mengkover 1% dari total jumlah penduduk usia kerja dengan status pengangguran atau hanya sebanyak 112 orang.

Sementara itu mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kota Makmur saat ini mencapai 36.378 orang. Dengan begitu, masih tersisa 36.267 orang yang tidak terkover dalam pelatihan Disnakertrans secara gratis melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK).

Kepala Disnakertrans, Sugiyanto menjelaskan, sampai saat ini jumlah pengangguran memang masih banyak. Namun demikian untuk angka valid yang mempunyai data adalah BPS sehingga Disnakertrans selama ini selalu minta data dari mereka.

Kasi Statistik Sosial BPS, Sasmoko menjelaskan, jumlah pengangguran di Sukoharjo hingga 2008 mencapai 36.379 orang. Mereka yang statusnya pengangguran adalah warga usia kerja yang dalam satu pekan bekerja kurang dari satu jam. Sebaliknya bagi mereka yang lama bekerjanya dalam satu pekan lebih dari satu jam dianggap sudah bekerja.

Meski pelatihan untuk pengangguran minim namun bukan hanya Disnakertrans yang bertanggungjawab melainkan juga instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).


Sumber: www.solopos.com/sukoharjo

Tolong tinggalkan komentar untuk Anggaran minim, dana pelatihan hanya cover 1% penganggur.

Partai Golkar dan PKS Terapkan Koalisi Kritis

INILAH.COM, Jakarta. Pansus Hak Angket Bank Century menjadi ujian bagi koalisi SBY-Boediono. Kini ada dua partai politik yang menerapkan koalisi kritis yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.

Koalisi yang dibangun saat Pemilu 2009, sedikitnya terdapat enam partai politik yang terlibat dalam koalisi. Mereka yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Namun dalam praktiknya, beberapa partai politik bersikap kritis terhadap pemerintahan, khususnya dalam kasus Century.

Sedikitnya dua partai politik peserta koalisi SBY-Boediono yang menerapkan koalisi kritis pada pemerintahan SBY yaitu Partai Golkar dan PKS. Indikasinya dapat dilihat di Pansus Hak Angket Bank Century yang kini tengah bergulir di parlemen. Dua partai itu dicatat oleh publik memberikan kontribusi berarti dalam perjalanan pansus.

Indikator yang mudah dilihat, kedua partai itu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tergolong kritis kepada para saksi terperiksa. Hal itu muncul bertujuan untuk mengungkap skandal Bank Century sebagaimana yang disinyalir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengandung unsur pidana dan menyalahi UU.

Menurut Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal, harus dibedakan konteks koalisi antara di eksekutif dan legislatif. Menurut dia, logika koalisi baik di eksekutif dan legislatif memiliki perbedaan. Jika koalisi di eksekutif berwujud sebagai pembantu presiden. Sedangkan di DPR memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan ke eksekutif.


"Apalagi di tingkat pengawasan, untuk mewujudkan good governance dan clean governance butuh pengawasan kuat. Nah yang terjadi saat ini (koalisi SBY-Boediono) tidak ada yang luar biasa," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Partai Golkar memiliki pandangan tersendiri yang diyakini benar dalam rangka perbaikan kondisi negara.

"Dalam kasus Century kita tetap berkonsentrasi menyelidikinya, namun karena ada nuansa dan penekanan-penekanan tertentu, kami pun memiliki pandangan tersendiri yang kita yakini kebenarannya," jelas Priyo.

Pemandangan ini justru kontras dengan partai koalisi lainnya di pemerintahan SBY-Boediono, sebut saja PKB, PAN, dan PPP. Jika pada awalnya, partai politik di DPR memiliki semangat yang sama untuk mengungkap kasus Bank Century, namun sejak Presiden SBY berencana melakukan evaluasi koalisi dan kabinet, perubahan mencolok muncul di tiga partai tersebut.

Seperti langkah PKB yang langsung menarik dua anggota pansus Century yaitu Marwan Ja’far dan Anna Mu’awanah. Di PPP meski tak seekstrim PKB, pertanyaan yang diajukan kepada saksi terperiksa, tak lagi menggigit sebelum munculnya rencana evaluasi koalisi dan kabinet oleh Presiden SBY.

"Apa yang dilakukan PKB dengan menarik dua kadernya di pansus menunjukkan sikap kepanikan. Dan ini cara kampungan dalam memberikan dukungan ke pemerintah," cetus sumber internal pengurus DPP PKB kepada INILAH.COM.

Sikap Partai Golkar dan PKS menjadi perhatian serius oleh internal Partai Golkar sebagai penyokong utama pemerintahan SBY-Boediono. Menurut sumber di internal Partai Demokart, sebaiknya Partai Golkar tidak bermain mata dalam koalisi. "Main mata itu maksudnya di satu sisi tetap menginginkan kekuasaan dan jabatan, namun di sisi lain terus menggerogoti pemerintahan yang sedang berjalan," tegas sumber itu.

Kondisi saling tuding dan merasa digerogoti sebenarnya tidak akan akan terjadi, jika seluruh partai politik melihat kasus Bank Century dalam frame yang sama dengan berpijak pada hasil audit investigatif BPK. Karena itu tak bisa dipungkiri, kasus bank Century menjadi perhatian dan mendapat antusiasme luar biasa dari publik.

Apa yang dilakukan Partai Golkar, PKS, termasuk partai di luar koalisi seperti PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, tak lebih sebagai perwujudan penyerapan aspirasi publik. Toh, partai politik itu juga berkeinginan memikat para konstituen dan menunjukkan kiprahnya di hadapan pemilih.

Dari kinerja Pansus Hak Angket Bank Century ini publik bisa melihat mana partai yang bekerja untuk rakyat dan mana yang justru berusaha menutupi kasus yang diduga merugikan uang negara triliuan rupiah itu. [mor]


Sumber: Inilah.Com

Tolong tinggalkan komentar untuk Partai Golkar dan PKS Terapkan Koalisi Kritis.

Tidak Puas Uang Kembali

Tentu kata “Tidak Puas Uang Kembali“ sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya kata itu selalu kita dapat temukan di berbagai media. Baik media Televisi, koran, radio, dan baliho. Dengan spesial offer seperti “Tidak Puas Uang Kembali”, tentu saja kita sebagai pembeli merasa sangat nyaman saat membeli suatu barang maupun jasa.

Kta “Tidak Puas Uang Kembali” ini kemarin saya baca di sebuah toko BUSANA MUSLIM di seputaran Sudirman. Wah ternyata mantap juga nih promosinya, begitu pikir saya dalam hati. Pasti bakalan bertambah banyak pengunjung toko tersebut yang ingin membeli BAJU MUSLIM. Dan bener seperti yang saya perkirakan, keesokan harinya ketika saya melintas di jalan depan toko tersebut, pengunjungnya lumayan banyak. Walaupun saya lihat dari luar, dapat saya pastikan kalau pengunjungnya kira-kira sekitar lima belas orang. Wow sangat banyak sekali perbedaannya, padahal kemarin saya lihat Cuma ada dua orang saja yang berbelanja di toko tersebut. Ternyata memang penawaran yang diberikan oleh toko tersebut sangat dahsyat.

Wakil Presiden Diteriaki Maling

JAKARTA, KOMPAS.com. Seseorang lelaki bertubuh tambun dan berkepala botak mengejutkan sidang Panitia Hak Angket Century di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1/2010), yang tengah mendengar keterangan dari Wakil Presiden Boediono. Lelaki itu tiba-tiba berteriak, "Boediono maling, Boediono maling, Boediono maling, merampas uang negara."

Aksi lelaki tak dikenal ini terang saja membuat kisruh. Anggota pengamanan dalam (pamdal) dalam segera beringsut menyeret lelaki ini. Ketua Pansus Idrus Marham pun berseru keras agar pamdal mengeluarkan lelaki tersebut dari ruang sidang.

Di tengah bekapan sejumlah petugas pamdal yang menyeretnya keluar, lelaki ini terus berteriak dengan wajah menunjukkan amarah, "Boediono maling."

Peristiwa ini terjadi ketika sejumlah anggota Pansus menanyakan kepada Boediono apakah uang yang digelontorkan untuk menyelamatkan Bank Century adalah uang negara. Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia berulang kali menjawab agar hal itu ditanyakan kepada ahli hukum.


Sumber: Kompas.Com

Tolong tinggalkan komentar untuk Wakil Presiden Diteriaki Maling.

Bagian dari Kontrak Politik, PKS Anggap Evaluasi Hal Wajar

100 Hari SBY-Boediono

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar rencana SBY dan Partai Demokrat (PD) melakukan evaluasi terhadap partai anggota koalisi. Evaluasi itu bagian dari kontrak politik yang ditandatangani PD dengan partai anggota koalisi.

"Memang ada kesepakatan kinerja pemerintah dan parpol koalisi akan dievaluasi," ujar Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq usai rapat Pansus Century di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/1/2010) malam.

Dikatakan Mahfudz, agenda evalusi itu bukan saja mengevaluasi kinerja
menteri-menteri dari parpol koalisi yang berada di pemerintahan, tetapi termasuk kinerja parpol di parlemen. Agenda evaluasi ini terkait program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

"Koalisi kan bukan di pemerintahan saja, tapi juga parlemen," papar wakil ketua Pansus Century ini.

Terkait dugaan bahwa evaluasi ini karena partai anggota koalisi mulai
menunjukkan gejala tidak sejalan dengan PD, Mahfudz mengatkan tidak setuju
dengan pendapat itu. Namun dia tidak membantah bahwa memang ada agejala seperti itu. Tetapi, kata dia, itu tidak terjadi di Pansus.

"Memang ada gejala seperti itu, makanya kita berharap tetap kembali ke relnya. Tetapi saya yakin tidak ada itu PD merasa diserang oleh fraksi lainnya," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengungkapkan rencana partainya
melakukan evaluasi terhadap partai anggota koalisi. Koalisi PD disokong oleh sejumlah partai politik antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golongan Karya (Golkar). 100 hari pemerintahan SBY-Boediono akan jatuh pada 28 Januari 2010 mendatang. (Rez/nwk)


Sumber: www.detiknews.com

Tolong tinggalkan komentar untuk Bagian dari Kontrak Politik, PKS Anggap Evaluasi Hal Wajar.

Isu Penggunaan "Allah" oleh Non Muslim Harus Disikapi Bijaksana

KUALA LUMPUR. Isu penyebutan kalimat "Allah" oleh penganut non Islam di Malaysia merupakan hal yang sensitif dan harus disikapi secara bijaksana.

Pandangan ini dikemukakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil kepada pers di Kuala Lumpur. Menteri juga menyerukan bahwa semua pihak di negerinya untuk berlaku bijak. "Sebenarnya, banyak orang non Islam di Malaysia yang menerima hakikat sebutan 'Allah yang Maha Esa' itu memang khusus untuk orang Islam. Saya khawatir isu ini akan membesar dan mesti ditangani dengan bijaksana," tegasnya.

Menteri menyadari bahwa dalam sesebuah negara majemuk seperti Malaysia, adat, budaya, dan etika selain perundangan resmi juga amat berperan untuk menjamin keharmonisan kehidupan rakyatnya.

Datuk Shahrizat, yang juga Ketua Pergerakan Wanita UMNO menyatakan bahwa pihaknya masih akan melihat perkembangan kasus ini serta menantikan perkembangan keputusan peradilan resmi negara.

Seperti diketahui, umat Katolik di Malaysia baru-baru ini mendapatkan pembenaran secara legal untuk menggunakan kata "Allah" tersebut. Gereja Katolik dibenarkan menggunakan perkataan Allah dalam penerbitan mingguannya, 'Herald - The Catholic Weekly' setelah Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa setiap individu mempunyai hak untuk menggunakan perkataan Allah. (bernama/irf)


Sumber: Republika Newsroom

Tolong tinggalkan komentar untuk Isu Penggunaan "Allah" oleh Non Muslim Harus Disikapi Bijaksana.

Adyaksa Dault Sebut Gus Dur Pemimpin yang Siap Menerima Kritik

Jakarta, RMOL. Menerima kritik tanpa keluhan adalah salah satu sikap Gus Dur yang harus ditiru para pemimpin bangsa. Itulah kesan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adyaksa Dault.

“Tahun 2001, ada desakan agar Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan. Saya sebagai ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) waktu itu datang ke Istana Negara. Saya bilang, Gus Dur di luar ada desakan agar Gus Dur segera mundur. Gus Dur nanya, bagaimana pendapat KNPI. Saya bilang, KNPI juga meminta agar Gus Dur mundur karena situasi sudah tidak kondusif. Luar biasa, Gus Dur tidak marah tapi malah tertawa dan ngajak dialog panjang lebar. Beliau memang demokrat sejati dan harus dicontoh oleh para pemimpin bangsa, gubernur, dan para bupati,” kata Adyaksa Dault, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

Selain itu, kata Adyaksa, Gus Dur merubah kesan Istana Negara yang sakral dan angker menjadi ramah dan tebuka untuk rakyat.

“Beliau tokoh pluralis yang merubah kesan Istana Negara yang angker. Istana benar-benar menjadi rumah rakyat. Semua bisa masuk Istana Negara dari mulai pejabat hingga rakyat kecil. Beliau menganggap siapapun sahabat dan tidak memiliki dendam pada siapapun,” kata Adykasa. [yan]

Tolong tinggalkan komentar untuk Adyaksa Dault Sebut Gus Dur Pemimpin yang Siap Menerima Kritik.